Apakah sanksi administrasi yang terdapat pada STP dapat dilakukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan?

Direktorat Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam STP, SKPKB atau SKPKBT, dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan :

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STP, SKPKB atau SKPKBT.

b.  Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan

     yang mendukung permohonannya.

c.  Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak

     tempat Wajib Pajak terdaftar.

d.  Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib   Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

 

Permohonan Wajib Pajak dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali dan permohonan kedua harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim

 Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan harus enerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

 Keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak.

 Permohonan tersebut harus dilampiri dukumen berupa:

1.        Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak dan tidaak dapat dikuasakan.

2.       Fotocopy SPT atau SPT pembetulan / print-out SPT jika SPT berbentuk dokumen elektronik.

3.       Fotocopy bukti pengiriman atau buktim penyampaian SPT.

4.       Fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

5.       Fotokopi Surat Tagihan Pajak.

Dasar hokum : 68/PMK.03/2017 beserta format lampiran dokumen